Dibaca Normal
Bima, Porosntb.com.-Lembaga pemantau kebijakan Central Elektion and Political Party (CEPP) Bima mendorong bupati dan penegak hukum mengungkap dalang dari kasus pungutan liar yang sempat terjaring OTT. Kasus yang melibatkan dinas pendidikan tersebut dinilai sebagai "terapi kejut" untuk pemerintah daerah.
Direktur CEPP Dr Ibnu Khaldun Sudirman MSi meminta kasus OTT dibongkar habis. Menurutnya, terungkapnya Pungli di dunia pendidikan yang selama ini bukan menjadi rahasia publik itu, membongkar cara berpikir masyarakat. Karena dugaan penggunaan dana bos yang tidak baik.
"Kita mendorong kasus ini dibuka agar jelas. Apakah memang OTT ini didesain oleh pengambil kebijakan atau oknum tertentu yang nakal," katanya.
Masyarakat butuh kepastian informasi. Karena kasus tersebut akan menimbulkan kekacauan berpikir masyarakat.
"Akan ada multitafsir dan membias jika tidak transparan mengungkap kasus ini," tuturnya.
Setiap ada kebijakan dan peristiwa, harusnya ada klarifikasi dari pemerintah untuk menenangkan situasi. Ini menjadi pertaruhan nama baik daerah lebih khusus Tim Saber Pungli yang juga dinahkodai wakil Bupati Bima.
"Kita tunggu kepastian kepolisian, apakah kurang barang bukti ataukah memang tindakan OTT itu salah tangkap. Ini harus dijawab kenapa terduga OTT dilepas," tanyanya.
Diakui, dalam pemahaman masyarakat, OTT itu tidak ada istilah dilepas. Inilah yang harus dijawab Polres. Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu multitafsir masyarakat. Apakah Polres longgar dalam memproses kasus tersebut.
"OTT itu jelas, udah ada alat bukti yang lengkap untuk diproses," tegasnya.
Menurut Ibnu, ini persoalan serius, pendidikan harus bersih dari praktek pungli. Kalau di pendidikan seperti ini, dia menilai sudah ada lonceng kematian bagi pendidikan di Bima.
"Kita berharap bupati segera membenahi pendidikan ini. Apalagi Dikbudpora masih dipimpin oleh plt. Ini menimbulkan jika perhatian bupati terhadap pendidikan itu rendah," pungkasnya. (Poros-07)
COMMENTS