Hardiknas, Ketua STKIP Tamsis Soroti Penanganan Kasus OTT Dikbudpora

Dibaca Normal

Bima, Porosntb.com-Momentum hari pendidikan nasional (Hardiknas) di Kabupaten Bima tahun ini menuai sorotan dari kalangan akademisi pendidikan. Khususnya terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) pungli di kantor UPT Dikbudpora Bolo yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

Ketua STKIP Taman Siswa Bima Dr Ibnu Khaldun Sudirman MSi menilai jika kasus tersebut telah mencoreng pendidikan di Kabupaten Bima.

"Kasus OTT itu sudah sampai mana penanganannya, ini yang belum jelas. Bupati harus bisa menentukan sikap soal ini," tandasnya.

Kata dia, kasus tersebut akan terus menuai pertanyaan masyarakat. Bahkan dia menduga, ada pembiaran yang dilakukan bupati terkait kasus OTT yang melibatkan nama-nama pejabat Dikbudopra tersebut.

"Kalau tegas, mana mungkin oknum-oknum pejabat itu bermain (Pungli, red). Bupati harus beri target di Dikbudopra," tegasnya.

Menurut dia anggran 20 persen untuk pendidikan memang menggiurkan. Tentu berpotensi menimbulkan penyimpangan yang dilakukan pejabat nakal. Untuk itu, Ibnu mendorong adanya pakta integritas soal penggunaan anggaran pendidikan seperti penggunaan BOS dan sebagainya.

Disamping itu, sejauh ini doktor jebolan UI ini menilai jika Bupati Bima belum serius membangun dan mengelola pendidikan di Bima. Karena masih banyak sekolah yang diisi Plt dan parahnya lagi kadisnya juga diisi Plt yang rangkap hingga tiga jabatan.

"Sejauh ini apa saja target yang sudah diberikan ke Plt. Kami belum lihat hasilnya," tanya Ibnu.

Menurut dia, momentum Hardiknas tahun ini belum bisa diukur dan mau dibawa kemana pendidikan saat ini. Katanya, pendidikan merupakan pilar utama dalam meningkatkan SDM. Apalagi, dalam visi Bima Ramah tertuang kata Handal.

"Handal yang seperti apa maksud dari visi ini. Apakah ada Perda atau Perbub yang ikut menyokongnya? Ini untuk mengukur indikator kesungguhan dari visi itu," sorot direktur CEPP ini.

Harusnya sambung dia, pemerintah daerah melibatkan stake holder pendidikan dalam rangka penguatan visi Handal tersebut. Khususnya dalam hal tata kelola pendidikan.

"Sebagai stake holder pendidikan, kami tidak pernah diajak dalam membahas soal handal ini. Dewan juga harus sudah membuat Perda Ramah ini," pungkasnya. (Poros-07)