Dibaca Normal
 |
| Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Nusa Tenggara Barat (NTB) Dewantoro Umbu Joka. (Foto Credit : Antaranews/Iman). |
Lombok, Poros NTB.- Ketua
Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Nusa Tenggara Barat
Dewantoro Umbu Joka mendorong proses pemulihan (recovery) pariwisata pascagempa
bumi yang melanda daerah itu harus dilakukan secara berkelanjutan minimal
hingga Maret 2019.
"Kalau bisa jangan berhenti sampai disini, minimal sampai Januari atau Maret 2019. Karena memang kondisi pariwisata NTB belum pulih benar pascagempa bumi," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia menilai, pemulihan pariwisata yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sejak September hingga Desember 2018 ini sudah berjalan baik. Hanya saja hal itu belum terlalu berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB.
Terlebih lagi, disaat yang tidak begitu lama jaraknya kejadian gempa bumi disertai stunami juga melanda sejumlah daerah di Indonesia seperti Palu, Sulawesi Tengah dan Selat Sunda yang menimpa Banten dan Lampung juga ikut berimbas pada NTB.
"Jangan kan kita di Lombok, di Bali saja wisatawan yang mau datang kesana, tanyak dekat tidak sama Banten. Jadi semua kena imbas, meski jauh tempat kejadiannya," ungkap Dewantoro Umbu Joka.
Menurutnya, untuk memulihkan pariwisata NTB, pemerintah tidak boleh berhenti melakukan promosi, terutama kepada negara-negara yang selama ini menjadi pasar utama pariwisata NTB, seperti Malaysia dan Singapura. Kegiatan promosi bisa dilakukan dengan mengikuti "travel mart", di Malaysia, seperti Mata Fair.
"Kenapa, karena Malaysia dan Singapura ini menjadi pintu utama masuknya wisatawan mancanegara, karena terkait penerbangan langsung ke NTB," ujarnya.
"Tidak hanya promosi, pemerintah juga harus melakukan pembenahan di destinasi yang terkena dampak bencana. Arti kata promosi dan pembenahan destinasi itu harus berjalan beriringan, tidak bisa satu saja yang didorong," sambung Dewantoro Umbu Joka.
Lebih lanjut, ia juga menyayangkan ketidaan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB terutama pascadihapusnya anggaran lembaga itu dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 oleh Pemprov NTB dan DPRD NTB. Padahal, disaat daerah itu dilanda gempa lembaga itu sangat dibutuhkan.
"Mestinya disaat inilah (pascagempa, red) peran BPPD dibutuhkan. Tapi mudah-mudahan seiring waktu kondisi ini cepat segera pulih," katanya. (Antara)
COMMENTS