Dibaca Normal
 |
| Kasi Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat (Linghut KSDAE dan PM) wilayah Bima Dompu, Supriadi, SH, saat berbicara tentang keadaan hutan di acara Jumpa Pers |
Bima, Poros NTB.- Kasi Perlindungan Hutan Konservasi Sumber Daya Alam
Ekosistim dan Pemberdayaan Masyarakat (Linghut KSDAE dan PM) wilayah Bima Dompu,
Supriadi, SH, membuat pernyataan yang mengejutkan saat Konferensi Pers yang
digelar Dandim 1608/Bima di Aula Kodim setempat, Kamis (13/12) pekan lalu.
Ia menyebut kerusakan hutan yang terjadi saat ini
Tajam kaitannya dengan politik.
Ia menggunakan istilah “Tajam” bukan lagi “Erat” saat menggambarkan
hubungan antara keduanya.
Artinya, ia meyakini, apa yang disebutnya bukanlah
sebuah pernyataan yang spekulatif. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang kuat dari
hasil temuannya di lapangan.
“Iya dong, kerusakan hutan memang berkaitan dengan politik. Hal itu sudah lama terjadi,” ujar
Supriadi, saat dikonfirmasi usai kegiatan jumpa pers.
Diminta contoh konkritnya, ia membeberkan, saat
kampanye, beberapa Calon Kepala Desa kerap memberikan janji berupa “lampu hijau”
untuk menggasak hutan untuk keperluan perladangan liar, untuk meraih
simpatisan.
Apa yang dicontohkan Supriadi, ada benarnya juga. Misalnya,
seperti yang dilakukan Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta yang membangun jalan
menuju area perladangan liar di gunung desa tersebut. Tujuannya untuk
mempemudah akses transportasi menuju areal.
Banyak pihak yang menilai kebijakan Kades itu menggelontorkan
dana desa untuk membangun akses jalan menuju area tersebut, sangat memanjakan
para perusak hutan.
Dalam kontestasi setingkat Pilkada saja, orang sekelas
Wakil Bupati Bima saja, saat melakukan penghijauan di kawasan hutan lindung
(HL) Dam Pela Parado, laman Jerat Online melansir judul “Babe, “Demi Hutan,
Kami Rela Tidak Dipilih Kembali”.
Seolah, penolakannya atas aksi pengrusakan hutan oleh
masyarakat akan berimbas pada menurunnya elektabilitas Babe, sapaan akrab Wakil
Bupati Bima.
Tapi Toh, demi menyelamatkan hutan, Babe pun
menyatakan rela tidak dipilih kembali.
Namun di sisi lain, tekad sang Wakil Bupati patut
diacungi 2 jempol.
Toh, masyarakat yang pro perambahan hutan, jauh lebih
sedikit dari masyarakat yang kontra.
Jadi Alih-Alih menurunkan elektabilitas, Babe malah
akan menuai banyak simpati masyarakat atas aksi dan pernyataan tegasnya
tersebut. Implikasinya, peluang untuk dipilih kembali jika ia maju dalam
kontestasi Pilkada (entah posisi apa nantinya) malah akan semakin terbuka
lebar.
Balik ke Supriadi, saat dimintai tanggapannya terkait program
swasembada jagung yang disebut-sebut tidak pro hutan, ia enggan menjawab dan
melimpahkannya kepada Kepala UPT KPH TPMRW Saifullah, S.Hut MSi.
Saifullah mengatakan, istilah tidak pro hutan tidaklah
tepat digunakan. Namun diakuinya memang akibat program swasembada jagung ini,
yang awalnya baik, kini mulai kebablasan dengan meluasnya pembukaan ladang oleh
masyarakat hingga mengusik kekeramatan hutan.
“Nah itu yang perlu dirasionalisasi. Jadi bukannya
tidak pro hutan. Kita hanya perlu melakukan rasionalisasi kembali peluasan
lahan penanaman jagung,“ pungkas Saifullah. (Aden)
COMMENTS