Dibaca Normal
 |
| kamp konsentrasi warga muslim uighur di China. ©Reuters |
Mataram, Poros NTB.- Saat ini, Cina dihujani berbagai
kritik dari masyarakat dunia atas perlakuan mereka yang dianggap menindas
sejumlah besar warga suku Uighur, kelompok minoritas Muslim negeri itu, antara
lain dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus.
Cina meyakini kegiatan-kegiatan agama tersebut juga
menyebarkan teror dan mereka berupaya mengendalikan kegiatan keagamaan di
wilayah itu sehingga memberlakukan aturan ketat pada komunitas Uighur.
Karena itu, Dewan
Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat TGH Hazmi Hamzar
meminta tokoh Tionghoa di daerah ini bersuara mengecam tindakan Pemerintah
China terkait warga muslim Uighur.
"Saya mengajak tokoh Tionghoa di Indonesia juga di NTB berbicara soal penindasan itu, segera dihentikan. Jangan sampai isu tersebut menjadi api di negara ini," kata Hazmi Hamzar di Mataram, Rabu (19/12), mengutip kantor Berita Antara Mataram
Ia menilai, penindasan yang dilakukan Pemerintah China terhadap muslim Uighur selaku kelompok minoritas di Provinsi Xinjiang telah menjadi perhatian publik di Tanah Air.
Sejumlah elemen masyarakat di daerah ini berunjuk rasa mengecam tindakan Pemerintah China yang dinilai melanggar HAM.
Hazmi mengatakan, pihaknya juga sudah menghubungi pengurus MUI pusat dan NTB agar mengeluarkan sikap mengecam untuk mencegah situasi lebih buruk lagi.
"Saya juga sudah menghubungi Ketua MUI NTB untuk segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian, sehingga tidak muncul bibit konflik dan sentimen terhadap etnis tertentu," ujarnya.
Ia mengatakan, pada saat muncul kasus pelanggaran HAM oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya tahun 2017, tokoh Buddha di NTB juga secara nasional mengecam pelanggaran hak asasi manusia di sana.
"Hal seperti itulah yang kita harapkan pada saat ini, tokoh Tionghoa juga bersikap, ikut meminta Pemerintah China menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap muslim Uighur," kata Hazmi Hamzar yang juga menjabat anggota DPRD NTB itu.
Hazmi juga mendesak agar Organisasi Kerja sama Islam (OKI) ikut berupaya menyelamatkan nasib umat Islam Uighur yang kini menjadi sorotan dunia. (Aden/Antara)
"Saya mengajak tokoh Tionghoa di Indonesia juga di NTB berbicara soal penindasan itu, segera dihentikan. Jangan sampai isu tersebut menjadi api di negara ini," kata Hazmi Hamzar di Mataram, Rabu (19/12), mengutip kantor Berita Antara Mataram
Ia menilai, penindasan yang dilakukan Pemerintah China terhadap muslim Uighur selaku kelompok minoritas di Provinsi Xinjiang telah menjadi perhatian publik di Tanah Air.
Sejumlah elemen masyarakat di daerah ini berunjuk rasa mengecam tindakan Pemerintah China yang dinilai melanggar HAM.
Hazmi mengatakan, pihaknya juga sudah menghubungi pengurus MUI pusat dan NTB agar mengeluarkan sikap mengecam untuk mencegah situasi lebih buruk lagi.
"Saya juga sudah menghubungi Ketua MUI NTB untuk segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian, sehingga tidak muncul bibit konflik dan sentimen terhadap etnis tertentu," ujarnya.
Ia mengatakan, pada saat muncul kasus pelanggaran HAM oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya tahun 2017, tokoh Buddha di NTB juga secara nasional mengecam pelanggaran hak asasi manusia di sana.
"Hal seperti itulah yang kita harapkan pada saat ini, tokoh Tionghoa juga bersikap, ikut meminta Pemerintah China menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap muslim Uighur," kata Hazmi Hamzar yang juga menjabat anggota DPRD NTB itu.
Hazmi juga mendesak agar Organisasi Kerja sama Islam (OKI) ikut berupaya menyelamatkan nasib umat Islam Uighur yang kini menjadi sorotan dunia. (Aden/Antara)
COMMENTS