Dibaca Normal
 |
| Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, MH |
Masalah PDAM Bima Masuk Topik Pembahasan
Kota Bima, Poros NTB.- Pemulihan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima menjadi salah satu topik utama yang
akan dibahas antara dua petinggi daerah Kabupaten dan Kota Bima dalam waktu
dekat ini.
Menurut Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, MH, pertemuan
antara Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti, SE dan Walikota Bima, H. M Lutfi, SE,
sudah cukup lama diagendakan, guna membahas masalah asset dan lainnya.
Hanya saja, hingga kini belum terwujud lantaran keluangan
waktu dan kesempatan antara keduanya belum tersedia.
“Kadang saat Walikota ada waktu, Bupatinya yang berkunjung ke
luar daerah. Saat Bupatinya ada, Walikotanya yang punya agenda lain. Jadi belum
ada kesempatan saja,” tutur H. Mukhtar, di ruang kerjanya, Senin (17/12/18)
kemarin.
Pihak Kota, tambahnya, sudah mengutarakan agenda pertemuan
dua pimpinan tersebut melalui Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. M Taufik HAK.
Rencananya, agenda pertemuan ini, selain melibatkan Pemkab
dan Pemkot, juga akan mengikut sertakan unsur legislative kedua daerah.
“Nanti akan dibicarakan masalah asset. Banyak asset Kabupaten
yang tidak dipakai lagi di kota ini. Jadi kita ingin memintanya, mungkin pinjam
pakai atau diserahkan. Masalah PDAM juga akan dibicarakan,” ungkap H. Mukhtar.
Terkait PDAM sendiri, meski ada lontaran wacana Pemkot yang
ingin bangun PDAM sendiri, Sekda pernah menyatakan sebagai sesuatu yang tidak
masuk akal. Karena selain butuh anggaran besar, proses yang panjang, dan
masalah asset yang berbelit-belit, juga terkait kemendesakan kebutuhan air
bersih masyarakat.
Sekda sendiri mengaku, telah mengutarakan masalah PDAM
tersebut kepada
Walikota.
“Kesimpulannya nanti ada di pertemuan antara Bupati dan
Walikota. Saya sendiri sudah lihat niat baik H. Haer (sapaan akrab Plt.
Direktur PDAM Bima), dan kerja keras pegawainya di lapangan mencoba mengalirkan
kembali air PDAM,” ucapnya.
Sementara itu, Plt. Direktur PDAM Bima, H. Khaeruddin, ST,
MT, menyatakan PDAM sendiri tidak membutuhkan dana yang membebani APBD Kota
Bima. Pihaknya hanya membutuhkan “campur tangan” Pemkot saja.
Karena kata H. Haer, dana sebesar Rp. 27 M yang dibutuhkan
untuk memulihkan PDAM Bima telah diamini oleh Direktorat Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (PSPAM).
“Jadi sebenarnya, kita tidak butuh dana. Kita butuh campur
tangannya saja,” ujarnya.
Sekda Kota sendiri mengakui, memang butuh “campur tangan”
Pemkot untuk merealisasikan dana dari PSPAM, karena dana tersebut akan dipakai
untuk wilayah Kota Bima.
PDAM memang butuh pemulihan total. Karena terlampau sulit
kalau hanya sekedar membenahi perpipaan yang ada, mengingat titik-titik
sambungan perpipaan banyak yang sudah ditutupi beton bahkan terputus akibat
pembenahan sarana dan prasarana di wilayah kota.
Salah satunya, akibat pembangunan jembatan Penatoi, yang
bisa jadi akan berbuntut pada proses hukum. Mengingat adanya keinginan H. Haer
untuk mengambil langkah hukum terhadap pelaksanaan proyek bersumber dari APBN
tersebut, yang dinilainya sangat merugikan pihak PDAM Bima. (Aden)
COMMENTS