Dibaca Normal
Bima, Poros NTB.- Kerjasama semua pihak akan menentukan hasil
pencapaian konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Bima.
Demikian salah satu poin penting Rapat Koordinasi penanganan stunting yang digelar oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Rabu (6/2) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bima.
Demikian salah satu poin penting Rapat Koordinasi penanganan stunting yang digelar oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Rabu (6/2) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bima.
Rakor percepatan
konvergensi penurunan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya
asupan gizi (stunting) di Kabupaten Bima diikuti oleh unsur Bappeda,
Dikes, DPMD, DP3P2KB, Dinsos, Dikbudpora, Tenaga ahli pelayanan sosial dasar,
dan koordinator Kabupaten PKH.
Kepala Bappeda Kabupaten
Bima yang diwakili Sekretaris H.Fahruddin, S.Sos, M,AP menyebutkan bahwa
stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi
kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sehingga pada
prinsipnya isu stunting adalah isu kita bersama karena menyangkut kelangsungan
kualitas SDM Kabupaten Bima.
Dikatakan Fahruddin,
penanganan penyebab stunting mencakup penanganan langsung seperti masalah gizi,
ketahanan pangan, lingkungan sosial, kesehatan dan lingkungan permukiman.
Sedangkan penanganan tak langsung berkaitan dengan pendapatan dan kesenjangan
ekonomi, perdagangan, urbanisasi, sistem pangan, jaminan sosial sistem
kesehatan, pembangunan pertanian dan pemberdayaan perempuan.
Kabid Perencanaan Sosbud
Bappeda Kabupaten Bima, Raani Wahyuni, ST, MT, MSc menambahkan bahwa program
stunting saat ini merupakan salah satu program prioritas RPJMN.
Pemerintah daerah telah
merespon secara positif dan menindak lanjuti program nasional ini dengan
mengakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagai
arusutama dalam penyusunan indikator teknis OPD dalam dokumen RPJMD Review,
RKPD dan Renja OPD Tahun 2020". Jelas Raani.
"Konvergensi/integrasi
penurunan stunting terdiri atas 8 aksi yang analisis situasi, rencana kegiatan,
rembug stunting, Perbup tentang peran desa, kader pembangunan manusia (KPM),
manajemen data, pengukuran dan publikasi serta reviu kinerja tahunan.
"Mengingat Kabupaten Bima baru
melaksanakan kegiatan ini tahun 2019, maka diharapkan kita dapat menuntaskan
aksi satu sampai empat aksi dulu. Dengan demikian isu stunting menjadi
arusutama prioritas pembangunan pada semua level sehingga mendapatkan
penanganan yang terintegrasi baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran".
Ungkap Raani. (PR)
COMMENTS