Tak Cukup Bukti, Laporan Kapak NTB Dihentikan Bawaslu

Dibaca Normal

Foto:Kegiatan Rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bima bersama Kepolisian dan kejaksaan.

Bima,PorosNTB.com-Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bima Abdurrahman S.H mengungkapkan berdasarkan hasil Pembahasan Kedua terhadap Laporan dugaan tindak pidana Pemilu keterlibatan Ketua BPD Desa Bolo Kecamatan Madapangga pada kegiatan kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Atas Nama Muhammad Putra Ferry Yandi dari Partai Golkar Nomor Urut 1 yang di laporkan Ketua Kapak NTB Samsurijal beberapa waktu lalu telah di telaah dan dibahas bersama oleh seluruh unsur terkait.

Sambungnya,berdasarkan hasil pembahasan kedua oleh Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima yang terdiri dari unsur Komisioner Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa atas dugaan tindak pidana pemilihan umum tersebut Disimpulkan Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 494 jo Pasal 280 ayat 2 huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena Tidak Cukup Bukti," jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas pelaporan oleh ketua Kapak NTB tersebut di anggap tidak memenuhi unsur pasal tersebut karena tidak cukup Bukti, maka Bawaslu Kabupaten Bima menghentikan dugaan pelanggaran tersebut, namun terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua BPD tersebut Bawaslu Kabupaten Bima meneruskan kepada instansi terkait, dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terangnya.(Poros08)