Dibaca Normal
 |
| Bukti transfer pengembalian dana yang ditunjukkan oleh Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima, Abdul Rauf H. Ibrahim, S.Sos |
Bima, Poros NTB.- Pemilu serentak 2019, khususnya
legislatif telah usai dilangsungkan. Senarai perolehan kursi Dewan tiap Parpol
telah resmi dirilis KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan
tersebut.
Tak urung, Parpol peserta Pemilu melakukan evaluasi
dengan merujuk hasil rilis KPU. Salah satunya Partai Berkarya.
Hasilnya, Partai besutan Keluarga Cendana ini terpuruk
dalam kontestasi Pemilu tahun ini. Terbukti, seperti dilansir Republika, Partai
Berkarya menjadi salah satu dari 7 Parpol yang tidak lolos ke senayan, dengan persentase
suara nasional yang hanya mampu meraup 2.929.495 suara atau 2,09 %, dari
total 139.971.260 suara
sah pemilih.
Di Kabupaten sendiri, Partai Berkarya diketahui tidak
mampu mengirimkan satupun wakilnya dari tiap Dapil. Undukan kekecewaan para
caleg yang menunggangi partai nomor tujuh inipun mulai disuarakan.
Kurang gesitnya pengurus partai di lapangan, dituding
menjadi salah satu factor utama yang menyebabkan terkaparnya partai ini di arena
Pemilu.
Belum lagi, dikatakan, tidak adanya transparansi
Pengurus partai, yang nota bene unsure pimpinan DPD didaulati oleh satu
keluarga.
Maka tak heran, Beberapa caleg yang gesit membesarkan
nama partai hingga berjuang untuk meraih suara keterwakilan di masing-masing
Dapil, berakhir kecewa.
Hal krusial lain, para kader, pengurus DPC maupun
kader-kader partai yang menjadi caleg mempertanyakan suntikan dana dari DPP.
Karena sampai saat ini, Ketua DPD Kabupaten Bima maupun beberapa unsur pimpinan
dari sanak keluarganya, terkesan menghindar dan membungkam.
Bukti adanya dana partai yang disuntik oleh DPP yakni
terjadi sebelum Hari H Pemilu Legislatif pada 17 April 2019. Dana ditaksir ratusan
juta itu diterima oleh Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bima melalui
Pengurus DPW Provinsi NTB.
Seperti diakui Sekjen DPD Partai Berkarya, Adinul,
uang yang ditaksir Rp500 juta itu sempat ia jaga di mobil pimpinan partai.
"Saat itu saya bersama beliau di kantor KPUD Bima. Uang itu disimpan
dibelakang mobil pak ketua," kata Adi belum lama ini, di Mapolsek Bolo.
Sementara itu, Suryadin salah satu caleg dari Partai
Berkarya Dapil II (Bolo-Madapangga), mengaku sempat menanyakan dana partai
tersebut. Bahkan dirinya sempat membahas dana suntikan dari pusat itu dengan
salah satu caleg Dapil NTB 6 Partai Berkarya, Abdul Sarif, sebagai pemegang
dana.
Dana itu, diduga Suryadin, dipakai ke Mataram untuk
kepentingan politik. "Saat itu saya tidak ikut berangkat karena keadaan
tak menentu. Namun turut bersama beliau yakni Ketua DPC Woha bang Ipul (nama
panggilannya) dan Muh Nur Dirham," ungkapnya.
Di Mataram pula, Ketua DPC Partai Berkarya Kecamatan
Woha sendiri sempat melakukan klarifikasi dengan pihak DPW. "Memang uang
itu sudah kita serahkan ke pimpinan DPD Kabupaten Bima," kutip Ipul dari
hasil konsultasi mereka dengan pihak DPW.
"Intinya kami dari seluruh Pengurus DPC Partai
Berkarya meminta Ketua DPD Partai Berkarya untuk memberikan klarifikasi dan
menjelaskan suntikan dana partai itu. Kita sudah tahu, dan dana itu digunakan
kemana," tukas Ipul.
Di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Berkarya
Kabupaten Bima, Abdul Rauf H Ibrahim S.Sos ditemui di kediamannya, Rabu (19/06/19),
membantah hal tersebut. Dia tidak menafikan menerima dana tersebut.
“Tapi bukan dana dari Cendana. Itu saya terima dari
Ketua DPW Propinsi Partai Karya. Dana tersebut telah dikembalikan kepada ketua
DPW,” tuturnya sembari menunjukkan bukti transfer pengembaliannya, dimana
tertera angka Rp200 juta.
“Hanya 200 juta, bukan seperti yang disebutkan (Rp.500
juta)," Pungkas Rauf.
Jadinya, nasib Partai Berkarya Kabupaten Bima seperti
kata pepatah, “Sudah jatuh tertimpa tangga pula”, sudah tidak mendapatkan jatah
kursi, kini dirundung masalah transparansi dana partai. (Poros08)
COMMENTS