Dibaca Normal
 |
| Antrian kendaraan menunggu BBM jenis Premium di SPBU Rabakodo |
Bima, porosntb.com-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di beberapa SPBU di Kabupaten Bima sudah berlangsung sepekan terakhir. Krisis BBM jenis premium ini sudah semakin parah. Warga di sekitar wilayah KAE misalnya, terpaksa mengantri untuk mendapatkan BBM.
Seperti yang terjadi di SPBU Rabakodo, Rabu (18/9/19) siang. Sejumlah warga harus mengantri sejak pagi hingga siang untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kendaraan harus mengantri mengular hingga ke jalan raya. Begitupun dengan antrian jerigen menumpuk di sektar pompa bensin.
Kelangkaan BBM ini bahkan sudah direspon pemerintah daerah dengan memanggil pemilik SPBU se Kabupaten Bima dan pimpinan PT Pertamina NTB dalam rangka mencari formulasinya.
Namun yang terjadi justru BBM jenis premium semakin sulit didapatkan. PT Pertamina dan Hiswana Migas NTB pun saling lempar tanggungjawab dan terkesan "Cuci Tangan".
SER PT Pertamina NTB Sigit Wicaksono mengatakan, jika kuota Premium untuk Bima diatur oleh BPH Migas. Pihaknya hanya mengelola kuota yang ada untuk dibagikan ke seluruh SPBU.
"Pertamina menyalurkan sesuai kuota dari masing-masing daerah. Sehingga penyaluran ke seluruh SPBU kami kendalikan sesuai kecukupan kuota tahun 2019," ujar Sigit, via seluler.
Soal kuota BBM kata dia, tergantung pemerintah pusat melalui BPH Migas atas usulan pemerintah daerah. Sementara kuota Kabupaten Bima tahun 2019 sebanyak 27.082KL. Sementara realisasinya hingga 10 September sudah mencapai 20.040KL.
"Silakan disimulasikan sendiri dengan jumlah hari yang terlewat dan sisa jumlah hari ke depan," katanya.
Sigit menegaskan jika tidak ada pemborosan konsumsi hingga memicu kelangkaan tersebut. Namun dia keukeh jika alasan langkanya BBM itu karena batasan kuota.
"Tugas kami hanya mengelola itu agar tidak lebih dari putusan pemerintah. Jika lebih, maka Pertamina menyediakan BBM jenis lain yang lebih baik," terangnya.
Lantas solusi dari kelangkaan BBM ini seperti apa? Sigit menyarankan agar menanyakan ke BPH Migas selaku pengatur kuota. "Yang penting Pertamina sediakan bahan bakar alternatifnya agar tidak ada kelangkaan," tandasnya.
Sementara Ketua Hiswana Migas NTB I Komang Gandhi mengakui jika penggunaan BBM jenis premium sudah over. Dia menilai, persoalan ini disebabkan karena kurangnya pengendalian di SPBU. Menyikapi hal ini, dia justru menyarankan agar masyarakat beralih ke Pertalite atau Pertamax.
"Kita siasati agar masyarakat beralih ke Pertalite. Karena situasinya sudah seperti ini," ujarnya.
Dia menjelaskan, penentuan kuota BBM atas dasar usulan pemerintah daerah dan digodok oleh pemerintah pusat, lalu disalurkan Pertamina.
"Kami hanya mengaturnya agar berjalan se kondusif mungkin. Untuk itu, persoalan ini akan jadi atensi kita ke depan dan harapannya agar Pemda merencanakan lebih bagus berapa kebutuhannya," pungkas Gandhi.
Kelangkaan BBM ini mestinya tidak harus terjadi mengingat Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Pertamina wajib untuk menyalurkan Premium di luar Jawa, Madura dan Bali. Sehingga muncul kecurigaan adanya mafia di balik tidak proporsionalnya pembagian BBM bersubsidi ini.(poros07)
COMMENTS