Dibaca Normal
 |
| Ketua STKIP Tamsis Bima Dr Ibnu Khaldun MSi dengan topi khasnya menerima penghargaan dari pemerintah daerah dan Kompak |
Bima, porosntb.com-Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (Kompak) meluncurkan pilot project KKN Tematik untuk penuntasan program adminduk. Kegiatan yang dihelat selama dua bulan tersebut menuai sejumlah capaian positif. Karena kesuksesan itu, STKIP Tamsis Bima menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang membuka gerbang kerjasama antara Kompak dan perguruan tinggi.
"Tahun depan (2020), kolaborasi Kompak dan perguruan tinggi bisa menjamin suksesnya program Adminduk. STKIP Tamsis Bima merupakan sekolah tinggi pertama dalam pilot project ini. Semoga bisa menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain," tutur Susana Dewi R., Frontline Service Coordinator, Kompak NTB, saat memberikan pengantar program di kegiatan Forum berbagi pengalaman Pelaksanaan KKN Tematik Adminduk untuk Desa Tuntas Adminduk Kabupaten Bima, Kamis (24/10/2019).
Dijelaskannya, Kompak merupakan program kerjasama Pemerintahan Indonesia-Australia. Kerjasama tersebut merupakan dana hibah yang akan berlangsung sampai 2020. Gol utamanya, mengurangi kemiskinan melalui sejumlah perbaikan.
"Ada tiga perbaikan yang menjadi program Adminduk ini, yaitu perbaikan layanan dasar, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan perbaikan manajemen lokal ekonomi development," kata perempuan yang akrab disapa Susan itu.
Melalui program KKN Tematik yang dicanangkan pada program PPL KKN Terpadu, perubahan sistem desa yang progresif terjadi di Desa Tenga dan Desa Tambe. Di Desa Tenga, Bima, ada satu kasus yang menarik. "Awalnya ada warga yang belum punya eKTP. Kemudian dibantu oleh mahasiswa KKN untuk pembuatan eKTP. Sehingga bisa membuat BPJS," tandasnya seraya menekankan dokumen adminduk bukan sekadar dokumen tapi ditujuankan agar mampu mengubah taraf kehidupan masyarakat.
Ketua STKIP Tamsis Bima, Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si menekankan posisi perguruan tinggi yang harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan. "Jika pemerintah itu adalah kaki, maka akademis itu adalah mata. Sehingga arah program dalam berjalan sesuai dengan rel yang tepat. Kami akan mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk siap membantu dalam penyuksesan pembuatan eKTP," katanya seraya melantunkan pertanyaan retoris, "Kenapa harus via KKN".
Menjelaskan pertanyan tersebut, Ketua STKIP Tamsis Bima menekankan pada prinsip pelaksanaan. Perguruan tinggi yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara yang rasional menjadi alasan yang utama. "Memang soal komitmen dan metodelogis. Dua bulan mahasiswa menggali permasalahan, baik birokratis maupun admistratis yang dihadapi masyarakat. Sehingga, sangat efektif dalam mengerjakan program tersebut," tutupnya. (Poros07)
COMMENTS