Dibaca Normal
 |
| Data realisasi penggunaan BOS SMPN 1 Madapangga tahun 2018 yang tertera dalam Omspan Kementerian Keuangan RI |
Bima, Porosntb.com-Dugaan penggelapan dana BOS di jajaran pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menguak. Dana operasional sekolah itu diduga kuat banyak disalah manfaatkan oleh jajaran sekolah. Seperti yang menerpa SMPN 1 Madapangga.
Beberapa item dugaan penggelapan itu antara lain, pengembangan Perpustakaan anggaran triwulan 1 sebanyak Rp 2 juta, triwulan 2, Rp 20 juta, triwulan 3, Rp 1,5 juta dan triwulan 4, sebanyak Rp 1,5 juta dengan total perbaikan Perpustakaan selama tahun 2018 sebesar Rp 25,9 juta. Kemudian pemeliharaan dan perawatan Sarpras sekolah antara lain, triwulan 1, sebesar Rp 15 juta, triwulan 2, Rp 15 juta, triwulan 3, Rp 10 juta, triwulan 4, Rp 10 juta dengan total sebanyak Rp 50 juta.
Selain itu, anggaran untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp 62, 9 juta selama setahun. Kemudian anggaran kegiatan evaluasi pembelajaran menyentuh angka Rp 106,5 juta dengan rincian triwulan 1, Rp 20,9 juta, triwulan 2, Rp 51,3 juta, triwulan 3, Rp 17,9 juta, triwulan 4, Rp 16,3 juta. Lanjut ke anggaran pengelolaan sekolah sebesar Rp 102,7 juta. Dengan rincian triwulan 1, 2 dan 3 masing-masing sebesar Rp 26,5 juta, dan triwulan 4 Rp 23,2 juta. Sedangkan item kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler sebanyak Rp 64,5 juta dalam setahun.
"Ini data dari Omspan Kementerian Keuangan RI yang diinput langsung pihak sekolah. Dari item-item ini, banyak anggaran yang mencurigakan. Termasuk anggaran perpustakaan dan perbaikan Sarpras rutin yang kalo digabungkan menyentuh angka Rp 76 juta selama satu tahun. Dengan anggaran sebanyak itu, setiap tahun sekolah tentu akan seperti hotel. Ini yang salah satu yang mencurigakan," ungkap Direktur pegiat LSM Berantas mitra KPK, Akbar, S.Ip M.Si, saat menyampaikan release persnya kepada media ini, Selasa (22/10).
Menurut dia, itu bukan saja yang menjadi persoalan di tataran pengelolaan dan BOS. Namun juga soal adanya kelebihan anggaran yang tidak jelas penggunaannya sebanyak Rp 146,8 juta. Dengan rincian triwulan 1 Rp 37,6 juta, triwulan 2, Rp 33,6 juta, triwulan 3 Rp 45 juta dan triwulan 4 Rp 30,5 juta.
"Dana ini tidak diketahui kemana rimbanya. Tapi tercatat di data Kemenkeu ada selisih dana yang tidak digunakan sebesar Rp 146,8 juta. Ini yang kita atensi, seperti apa audit dari inspektorat Kabupaten Bima," tuturnya.
Dengan persoalan itu, pihaknya akan berkomunikasi dengan inspektorat untuk mencocokkan penggunaan anggaran tersebut.
"Nanti kita audiensi dan melaporkan ke Bupati Bima dan Kejaksaan," tandasnya.
Sementara itu, kepala SMPN 1 Madapangga, Maman SPd MSi yang coba dikonfirmasi untuk keberimbangan berita mengaku jika data Kemenkeu tersebut tidak valid. Karena tidak sesuai realisasi dan kondisi lapangan.
"Saya memberikan konfirmasi perihal ini. Data ini tidak valid karena tidak sesuai kondisi. Kami juga sudah final diaudit oleh Inspektorat dan tidak ditemukan masalah. Untuk kevalidan data hendaknya disandingkan antara Juknis, SPJ dan Laporan K7A online. Fakta menunjukkan bahwa form K7A tidak sesuai dan sangat umum sehingga SPJ tidak terbaca," ujarnya saat dihubungi via seluler.
Dia juga menambahkan bahwa, anggaran yang disebutkan itu banyak faktor penyebabnya.
"Iya yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti tadi (kondisi real). Faktor lain juga seperti, kompetensi OPS yang menginput pelaporan, signal, dan seterusnya yang membuat deskripsi dan data itu menjadi tidak tepat sesuai fakta yang ada," katanya. (Poros07)
COMMENTS