Dibaca Normal
Ketua Dewan Pendidikan, Drs. Abdul Azis (Sirajuddin HI) |
Kota
Bima, porosntb.com.- Sesuai dengan tupoksinya, dewan Pendidikan Kota Bima telah
menyerahkan hasil temuannya kepada Walikota Bima, belum lama ini.
Berdasarkan
hasil temuannya, Dewan Pendidikan merekomendasikan agar seluruh sekolah tingkat
SD dan SMP, negeri maupun swasta se-Kota Bima untuk ditindak lanjuti dengan
melakukan perbaikan agar dunia pendidikan berjalan aman dan lancar.
Ketua
Dewan Pendidikan Kota Bima, Drs Abdul Azis didampingi Sekertarisnya, Drs. H.
Juanda Mansyur, M.Pd, ditemui wartawan di kantornya, Rabu (22/1/20) kemarin menyatakan,
rekomendasi yang dikirim ke Walikota Bima itu berdasarkan data yang dikumpulkan
September Tahun 2019 lalu.
Dimana
hasil temuanya antara lain, sejumlah kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Bima
masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), sehingga diminta kepada Walikota untuk didefinitifkan
berdasarkan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018.
“Guru
kelas di SD dan guru mata pelajaran di SMP disatu sisi ada sekolah kelebihan
dan disisi lain ada sekolah kekurangan guru maka perlu dilakukan mutasi
pemerataan guru,” ungkap Dae Ejo, sapaan akrab Ketua Dewan pendidikan Kota
Bima.
Taemuan
lainnya, tambah dia, semua SMP, MTS 2 Raba Kota Bima memiliki Mata Pelajaran
Muatan Lokal, akan tetapi tidak ada guru Muloknya. Maka diminta kepada Walikota
untuk membuat Peraturan Walikota (Perwali) tentang Mulok agar guru mulok
mendapatkan sertifikasi dan pengakuan lain dan melakukan diklat guru mulok.
Selain
itu kata mantan Kadis Dikpora Kota Bima dan Sekertarisnya yang merupakan Dosen
senior STKIP Bima itu, Kurikulum 2013 (K13) memiliki masalah. Baik dari segi
aspek guru maupun dari aspek siswa. Sebagaimana dicontohkannya, guru memiliki
beban yang cukup berat, sekalipun sudah diikutkan diklat K13 tetapi masih sulit
untuk mengakui materi apalagi diminta ditularkan pada guru lain.
Sementara
K13 menghendaki interaksi dan komonikasi yang aktif antara guru dan siswa. “Kendalanya
bagi peserta didik pinggiran kota kesulitan kominikasi terutama berbahasa Indonesia,
Evaluasi pembelajaran hampir semua guru mengalami kesulitan karena banyak
sekali kompenen yang dinilai,” jelasnya.
Temuan
urgen berikutnya, yakni sistim zonasi, khususnya SMP masih belum sesuai dengan
peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Karena ada sekolah yang masih kurang
siswanya akibat “nyelonong” masuk zona lain. Oleh sebab itu, dimintanya kepada Walikota
untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan sekolah dengan kelurahan
masing masing.
Terkait
buku pegangan guru, dalam rangka pelaksanaan pendidikan karakter peserta didik,
lebih khusus untuk muatan lokal di SD. Dewan Pendidikan Kota Bima tahun 2019
telah menerbitkan buku dengan judul "Mutiara Hidup Orang Bima Berbasis
Maja Labo Dahu" dimintai dijadikan sebagai pegangan guru sehingga menjadi referensi
bagi seluruh siswa SD, SMP dan MTs.
"Inilah
sebagian hasil temuan kami yang direkomendasikan kepada Walikota untuk ditindak
lanjuti yang sudah dikirim yang ditanda tangani oleh 11 0rang anggota Dewan
Pendidikan Kota Bima," pungkasnya.
Penulis
: Sirajuddin HI
Editor
: Aden
COMMENTS